kumpulan berita tentang bank perkreditan rakyat

Friday, August 25, 2006

Kredit BPR tumbuh 53%

Kredit Bank Perkreditan Rakyat Tumbuh 53 Persen, Senin, 19 Desember 2005 15:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp 937 miliar, per Juni 2005 meningkat 53 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 612 miliar. Meskipun demikian, menurut menurut Kepala Bagian Pengawasan BPR Bank Indonesia, Rachman Chalid, BPR di wilayah itu harus meningkatkan volume usahanya. Sebab dibandingkan industri BPR nasional, kinerja BPR di Jabodetabek baru mencapai 6,05 persen. "BPR harus meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya," kata Rachman, Senin (19/12). Selain itu, rasio kredit macet (Non Performing Loan) BPR Jabodetabek mencapai 10,05 persen, lebih tinggi dari rasio BPR nasional yakni 7,76 persen. Menurut Rachman, pesaing BPR adalah bank-bank umum yang mulai memasuki pasar Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). "Bank umum menawarkan fasilitas dan insentif yang lebih baik dari BPR," tambahnya. Ia menyarankan, BPR harus meningkatkan sistem teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia agar citra BPR meningkat di mata masyarakat. Astri Wahyuni

Target kredit bank 2005 tidak tercapai, porsi umkm semakin besar

Jumat, 21 Oktober 2005
Target Kredit Bank 2005 Tak Tercapai Porsi UMKM Semakin Besar

Jakarta, Kompas - Target pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2005 diperkirakan tidak akan tercapai. Semula, target pertumbuhan kredit perbankan tahun ini ditetapkan sebesar 22 persen. Namun, sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 20 persen.
Dari angka Bank Indonesia, hingga saat ini baru mencapai 18-19 persen. Tapi, masing-masing bank memang ada yang sudah mencapai 30 persen atau 16 persen. Tetapi, karena individual, maka tak sama, kata Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan Siti Fadjrijah seusai mengikuti pertemuan antara Menko Perekonomian Aburizal Bakrie dan 13 pimpinan bank di Jakarta, Kamis (20/10).
Siti menegaskan, turunnya target pertumbuhan kredit perbankan itu disebabkan karena waktu yang tersisa sangat pendek, yakni 2,5 bulan saja. Selain itu, terdapat berbagai kebijakan pemerintah dan BI yang menghambat kredit, antara lain kenaikan suku bunga SBI dan tingginya inflasi.
Kebijakan pemerintah yang menghambat termasuk kenaikan harga BBM, katanya.
Siti mengatakan, dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian itu, kalangan perbankan meminta agar pemerintah menetapkan sektor-sektor utama yang harus didukung oleh kredit perbankan. Pertemuan seperti ini akan dilakukan secara berkala tiga bulan sekali, kata Siti.
Sementara itu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan, meskipun sebagian bank sudah mencapai pertumbuhan kredit antara 25 persen dan 50 persen, masih ada perbankan yang hanya mampu 7 persen. Pertumbuhan ekonomi tak akan terpengaruh akibat turunnya target kredit perbankan.
Perekonomian akan tetap tumbuh karena ekonomi didukung oleh dana perbankan yang ada di luar negeri, bukan bank asing di dalam negeri atau bank multinasional, kata Aburizal.
Menurut Aburizal, yang paling penting adalah menjaga agar perbankan tak takut menyalurkan kredit akibat proses hukum. Pemerintah dan perbankan sepakat bahwa seluruh kecurangan yang terjadi di perbankan harus melalui BI terlebih dahulu.
Kami semua setuju untuk mengembalikannya ke kesepakatan antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur BI. Dengan demikian, penyelidikan dan penyidikan awal akan dilakukan BI. Setelah ditemukan bukti ke arah korupsi, baru diserahkan ke kejaksaan. Jangan sedikit-sedikit kejaksaan atau polisi,katanya.
Aburizal mengatakan, perbankan diharapkan bersedia meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor utama, yakni pertanian, perikanan, kehutanan, energi, manufaktur, khususnya komponen otomotif dan elektronika, serta sektor pertambangan, terutama batu bara. ”Saya minta bank-bank untuk masuk dalam sektor-sektor komponen ini. Pada umumnya adalah sektor UKM, sektor yang lain adalah sektor teknologi informasi, seperti perangkat lunak,” katanya.

UMKM membesar
Akibat kenaikan suku bunga dan harga bahan bakar minyak, perbankan berlomba-lomba menyalurkan kredit ke sektor mikro dan kecil yang dianggap lebih tangguh menghadapi kondisi tersebut. Apalagi rasio kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) sektor korporasi cenderung meningkat.
Akibat fenomena tersebut, porsi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus membesar. Menurut laporan BI, posisi kredit UMKM hingga Agustus 2005 mencapai Rp 331,1 triliun atau 49,7 persen dari total kredit yang mencapai Rp 666,5 triliun.
Porsi kredit tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004 yang sebesar 48 persen.
Kredit UMKM yang disalurkan terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp 130,89 triliun, kredit investasi senilai Rp 32,45 triliun, dan kredit konsumsi sebesar Rp 167,79 triliun.
Meningkatnya kinerja UMKM juga berimbas pada membaiknya kondisi Bank Perkreditan Rakyat. Ketua Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Soni Harsono mengatakan, kinerja Bank Perkreditan Rakyat tumbuh signifikan karena tidak terlalu terpengaruh oleh memburuknya kondisi makroekonomi. Itu karena seluruh kreditnya disalurkan ke UMKM, katanya. (OIN/FAJ)

Dua BPR diawasi khusus

Dua Bank Perkreditan Rakyat Diawasi Khusus, Sabtu, 28 Januari 2006 00:29 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Penelitian dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Bank Indonesia Irman Djaja Dalimi mengatakan ada dua bank sedang dalam pengawasan khusus. "Keduanya masih di bawah kriteria yang ditetapkan BI," katanya, Jumat.Dua bank perkreditan rakyat itu adalah BPR Palapa Nusa Raya dan Tri Pilar di Yogyakarta. Kedua bank itu memiliki rasio kecukupan modal di bawah 8 persen. Menurut Bank Indonesia, kredit seret suatu bank juga harus kurang dari 5 persen. BPR dalam pengawasan khusus harus memberikan setoran modal dalam jangka waktu tiga bulan. "Apabila BPR tidak dapat memberikan setoran modal lebih dari 3 bulan, penanganannya ditangani langsung oleh BI. Jika tidak bisa disehatkan, akan dicabut izin usahanya atau ditutup," katanya.Ia menjelaskan, masalah BPR adalah tingkat rasio utang terhadap simpanan pihak ketiga yang tinggi. Hal ini disebabkan dana yang dihimpun BPR sudah digunakan untuk memberikan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah, sehingga tidak ada lagi sumber dana untuk berekspansi. Dengan permodalan kecil dan distribusi kredit yang besar, kata dia, modal akan tergerus melalui pinjaman. "Nggak ada BPR yang mau CAR (rasio kecukupan modal)-nya turun terus gara-gara mengucurkan kredit," katanya.Maka untuk mengurangi faktor itu, BPR membutuhkan suntikan modal baru. Namun untuk penjaminan kredit, pihak Bank Indonesia tidak mempunyai wewenang lebih jauh karena hal ini merupakan tanggung jawab dari Lembaga Penjaminan Simpanan. Eko Ari Wibowo

Dampak pemberlakuan sistem BPR terhadap kinerja lembaga pedesaan

Jurnal Ekonomi Rakyat [Artikel - Th. I - No. 5 - Juli 2002]
Sumantoro Martowijoyo
DAMPAK PEMBERLAKUAN SISTEM BANK PERKREDITAN RAKYATTERHADAP KINERJA LEMBAGA PEDESAAN

Latar Belakang
Dalam upaya membangun sektor pertanian sebagai landasan perekonomian dan meningkatkan pendapatan rakyat kecil demi pemerataan hasil pembangunan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program–program perkreditan yang ditujukan kepada petani dan pengusaha kecil sejak Repelita I.
Dimulai dengan kredit Bimas (Bimbingan Massal) pada tahun 1972, muncullah banyak program kredit untuk komoditas lainnya, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kinerja Permanen (KMKP), sampai Kredit Usaha Tani (KUT) pada akhir pemerintahan Orde Baru. Ciri umum kredit program pemerintahan adalah bersuku bunga murah, berjangka waktu cukup lama, memperoleh dana likuiditas dari bank sentral, dan resiko kreditnya ditanggung pemerintah. Karena kebijakan kredit pertanian semacam ini lazim dilaksanakan di negara berkembang selama lebih dari dua dasawarsa, maka sering disebut sebut sebagai program kredit “tradisional” atau “konvensional”.
Walaupun beberapa program tersebut dapat mencapai tujuannya dalam meningkat kan produksi, tetapi terlihat adanya keragaan yang tidak memuaskan pada lembaga keuangan yang melaksanakannya, terutama (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas di bidang perkreditan aparat pelaksana; dan (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat.
Masalah-masalah tersebut menunjukan adanya kelemahan yang mendasar dalam perumusan kebijakan kredit konvensional, yaitu terutama tidak tepatnya asumsi yang dipakai sebagai dasar kebijakan. Salah satu kelemahannya adalah tidak diperhitungkannya dampak pelaksanaan kebijaksanaan kredit program terhadap kinerja lembaga keuangan yang menjadi pelaksananya dan asumsi yang keliru terhadap perilaku golongan masyarakat yang menjadi kelompok sasarannya, misalnya tidak mau menerapkan teknologi baru. Walaupun secara konseptual terdapat perubahan yang mendasar dalam kebijakan kredit dengan dikeluarkannya Paket Penyempurnaan Sistem Perkreditan tanggal 29 Januari 1990 (Pakjan 90), tetapi pelaksanaan kredit-kredit program bersubsidi tetap berlangsung sampai saat ini.
Sementara itu, di pedesaan sendiri rakyat telah lama memiliki lembaga-lembaga keuangan “lokal” atau “tradisional” yang melayani kebutuan mereka berazaskan swadaya dan pendekatan pasar. Lembaga-lembaga tersebut disebut “lembaga keuangan pedesaan” (LKP) atau yang akhir-akhir ini lebih dikenal dengan sebutan ”lembaga keuangan mikro” (LKM). LKP yang menjadi obyek penelitian ini adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM), Badan Kredit Desa (BKD), dan Badan Kredit Kecamatan (BKK). LKP tersebut, selain kurang memperoleh perhatian, juga secara ironis terkena dampak dari kebijakan yang memberikan prioritas kepada program-program kredit murah bersubsidi dan pendirian LKP-LKP baru versi beberapa departemen, maupun kebijakan deregulasi perbankan No. 7/1992 yang kemudian diubah dengan UU Perbankan No. 10/1998.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengungkapkan dampak pemberlakuan sistem BPR dalam kaitan pelaksanaan UU Perbankan No. 7/1992 terhadap kinerja dan kelangsungan hidup LKP yang telah berdiri jauh sebelumnya, (2) menemukenali faktor-faktor yang menentukan kinerja (perfomance) berbagai jenis LKP yang beroperasi di tingkat akar rumput, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pelayanan keuangan bagi golongan ekonomi lemah.

Hasil Penelitian
Dari penelitian terhadap 100 LKP beserta 303 nasabahnya di Jawa Tengah berhasil diuji bahwa pelaksanaan UU Perbankan No. 7/1992 yang mewajibkan LKP mengadaptasi sistem BPR, penerapan penilaian tingkat kesehatan berdasarkan kriteria CAMEL (capital adequacy, assets quality, management, earnings, liquidity), kewajiban pelaporan bulanan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan, berdampak negatif terhadap kinerja dan kelestarian LKP, karena:
i) Membawa implikasi perubahan budaya kinerja, perubahan sistem akuntansi, struktur organisasi, dan peningkatan biaya yang sukar diadaptasi oleh sebagi an besar LKP. Apabila sistem BPR akan diterapkan sepenuhnya pada BKD, maka diperkirakan 90% dari seluruh BKD akan mengalami marjin yang neg atif:
ii) Mengakibatkan tidak jelasnya status dan masa depan LKP yang tidak memperoleh status sebagai BPR, yaitu lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP) yang didirikan pemerintah daerah di 10 propinsi yang tidak memperoleh status sebagai BPR;
iii) Tidak mendorong efektivitas LKP sebagai lembaga pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin di pedesaan karena kriteria CAMEL tidak memperhatikan penyediaan sarana dan “pendalaman” akses pelayanan. Pada awal pemberla kuan CAMEL di tahun 1991/1992, jumlah pemimjam BKK menurun 11,6% jumlah peminjaman baru berkurang 23%, sebaliknya jumlah pinjaman rata-rata naik sebesar 26,8%
Undang-UndangPokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 terkesan menitikberatkan efisiensi dengan menyederhanakan struktur perbankan, tetapi kurang memperhatikan aspek “kebijaksanaan” dan “keadilan” bagi lembaga keuangan tradisional yang telah lama ada, dan menempatkan LKP “terjepit” di antara dua kebijakan yang tidak mendukung perkembangan dan kelestarian hidupnya, yakni di satu pihak sebagai lembaga keuangan menghadapi kebijakan perbankan yang lebih menguntungkan BPR gaya baru, di lain pihak sebagai lembaga pedesaan menghadapi kebijaksanaan pemerintah yang cenderung menganakemaskan KUD dan menciptakan LKP skema-skema kredit pedesaan baru.
Kebijakan yang berdampak negatif bagi LKP dalam deregulasi perbankan tersebut dilatar belakangi oleh persepsi bahwa LKP adalah bentuk paling “kecil” atau paling “lemah” dari bank umum. Hal itu juga menunjukkan bahwa, paling tidak sampai dengan tahun 1998, otoritas perbankan Indonesia belum tersentuh oleh wacana keuangan mikro yang berkembang di dunia luar.
Kriteria CAMEL yang di terapkan untuk menilai tingkat kesehatan BPR, yang sebelumnya lazim di terapkan untuk bank umum, kurang tepat dipakai untuk menilai kinerja LKP karena tidak mengukur efektivitas mereka di dalam memberikan akses pelayanan kepada masyarakat dan potensi kemandirian/kelestarian mereka.
Hasil uji kriteria LKP yang di usulkan mengukuhkan bahwa:
1. Faktor efektivitas pelayanan (akses kepada penabung dan peminjam serta persentase penunggak) merupakan faktor kunci yang menentuklan kinerja LKP melalui pengaruhnya terhadap faktor kemandirian/ kelestarian (kemandirian usaha, kewaspadaan finansial dan rentabilitas), dan tingkat hubungan sosial antara LKP dengan nasabahnya merupakan variabel eksogen yang sangat berpengaruh kepada efektivitas pelayanan. Faktor-faktor tersebut dapat efektif diterapkan sebagai kriteria pokok untuk menilai kinerja berbagai jenis LKP.
2. BKD merupakan model LKP yang sehat dan potensial untuk dilestarikan karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:
(a) potensi untuk mengem bangkan tabungan sukarela dan akses kepada penabung,
(b) cukup selektif nya mekanisme pemberian pinjaman,
(c) kuatnya hubungan sosial dalam menekan jumlah penunggak
(d) konsisten dalam “pendalaman” pelayanan kepada masyarakat miskin, dan
(e) responsif terhadap upaya dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja,
3. KSM mempunyai kendala dalam meningkatkan kinerjanya disebabkan terbatasnya jumlah anggota sehingga menghambat perluasan akses kepada penabung. Kendala ini berhasil diatasi dengan memperluas KSM yang kegiatannya hanya simpan-pinjam menjadi kelompok usaha bersama yang melakukan kegiatan produktif lainnya, sehingga dapat meningkatkan laba.
4. Dari pengaruh variabel eksogen terhadap kinerja LKP dapat dikemukakan bahwa:
(a) korelasi umum LKP terhadap jangkauan pelayanan mengungkapkan pengaruh negatif kredit-kredit murah dari pemerintah yang menyebabkan LKP sukar memperluas akses pelayanannya,
(b) korelasi penghasilan nasabah dengan faktor akses pelayanan menunjukkan masih ada nya sifat jujur pada masyarakat pedesaan: semakin besar penghasilan mere ka, semakin besar kemungkinan mereka menabung, semakin kecil kemungkinnan mereka meminjam dan menunggak. Sifat ini seharusnya tidak dilunturkan dengan program-program kredit massal yang menumbuhkan moral hazard dan persepsi masyarakat bahwa kredit program adalah hadiah dan tidak perlu dilunasi, yang kadang-kadang justru disebabkan oleh perilaku dan ucapan aparat pelaksana kredit-kredit program sendiri.

Dr. Sumantoro Martowijoyo : Ketua Pusat Studi Keuangan Kecil dan Mikro (PUSAKO, mantan Pemimpin Proyek Kredit Mikro (ADB - BI)

BPR, Sumbu Penyelamat Ekonomi

BPR, Sumbu Penyelamat Ekonomi
Kompas 26 februari 2004

ANDA perlu uang...? Hubungi kantor kami. Bawalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atau sertifikat tanah dan rumah sebagai jaminan. Ada jaminan, kredit keluar. Tidak menunggu besok...! Di halaman belakangnya ada pesan bijak berbunyi: menabung waktu muda untuk dibelanjakan pada hari tua. Menabung selagi punya untuk dibelanjakan pada hari susah...! Menanti simpanan Anda dengan bunga menarik.

DEMIKIAN tertulis pada brosur sebuah lembaga perkreditan rakyat yang disebarkan ke rumah-rumah penduduk sebuah kompleks perumahan. Sederhana serta tercetak dengan tinta hitam dan merah di atas kertas HVS. Begitulah lembaga perkreditan rakyat mencari nasabah. Sangat jauh dari gebyar mewah bank-bank besar beraset triliunan rupiah dengan hadiah ratusan miliar rupiah. Banyak orang yang melirik lembaga ini pun langsung alergi. Padahal, tak terhitung jumlahnya orang yang tertolong dan pengusaha yang terselamatkan. Bahkan, tidak sedikit pengusaha kecil menjadi besar dengan omzet miliaran rupiah karena memulai usahanya dengan bermitra bersama lembaga perkreditan rakyat.

"Pada tahun 1996, kami merasa harus mengembangkan bisnis, tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Syukurlah ada BPR Difobutama sehingga kami mendapat pinjaman dalam waktu yang singkat dan dengan agunan yang tidak berat. Ketika itu kami menyerahkan BPKB mobil. Dalam waktu dua hari saya mendapat pinjaman dan lambat laun usaha kami semakin berkembang," kata Pujiati, saat mengisahkan perjalanan bisnis keluarganya.

Pujiati (46), pemilik salon Panin di Mal Depok, merupakan salah satu contoh pengusaha kecil yang berhasil dalam usahanya berkat bantuan modal dari bank perkreditan rakyat (BPR). Salon yang dikelolanya mampu meraih omzet Rp 1 juta setiap hari. Sementara suaminya, Budiarto (46), bekerja sebagai pembuat billboard untuk iklan dengan omzet miliaran rupiah. Suami istri itu memulai bisnisnya sejak tahun 1986 dengan dengan omzet yang hanya ratusan ribu rupiah.

Kini, ketika omzet usaha mereka sudah mencapai miliaran rupiah, mereka masih sering mengambil kredit dari BPR walaupun sejak tiga tahun lalu mereka juga menjadi nasabah bank umum. "Kami masih titip BPKB ke BPR. Kami juga masih mengambil kredit di sana. Kami ingin menjaga hubungan baik dan kepercayaan. Bagaimanapun BPR-lah yang membesarkan kami," kata perempuan asal Salatiga, Jawa Tengah, itu.

Bagi sebagian kalangan, BPR dinilai lebih menyentuh kalangan usaha kecil menengah (UKM) melalui kredit mikro yang mereka salurkan selama ini. Bahkan, perbandingan antara pinjaman terhadap simpanan masyarakat di BPR atau loan to deposit ratio (LDR) sering kali mencapai 120 persen, sedangkan perbankan umum berkisar 45-50 persen.

Kinerja BPR menjadi baik karena sedikitnya kasus kredit macet yang terjadi. Rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh BPR berkisar antara 30-39 persen, jauh di atas standar yang digariskan Bank Indonesia, yaitu 12 persen. Pola kedekatan dan sistem kepercayaan antara nasabah dan karyawan BPR menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kelancaran pengembalian pinjaman meskipun bunga yang diberikan di atas bunga komersial bank umum.

BPR Pinang Artha, misalnya, memberikan bunga pinjaman umum 30-39 persen setiap tahun. Bunga 30 persen diberikan kepada para nasabah yang sudah menjadi langganan dan 39 persen diberikan kepada nasabah baru. BPR yang sebagian besar nasabah kreditnya merupakan pedagang dan pegawai negeri itu mampu menyalurkan pinjaman Rp 4,2 miliar per tahun bagi 4.000 nasabah.

Sementara itu, BPR Rizki Barokah mampu menyalurkan kredit Rp 900 juta bagi 175 pengusaha kecil dan menengah meskipun bunga yang diberikan mencapai 24-36 persen per tahun. Mayoritas pinjaman itu diberikan kepada para pengusaha industri kecil konveksi dan pedagang pasar.

UNTUK mendapatkan nasabah, setiap BPR memiliki divisi pemasaran yang selalu berkeliling ke pasar, sentra industri kecil, dan permukiman, terutama untuk menjangkau warung dan toko. Dengan mengendarai sepeda motor, staf pemasaran menawarkan pinjaman, mengambil cicilan, dan mengumpulkan tabungan. Para staf tersebut yang menjadi ujung tombak BPR untuk menjaga hubungan dengan para nasabah mereka.

Dengan sistem jemput bola, para nasabah akan merasa mudah melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank. Sistem itu yang membuat mereka lebih memilih BPR daripada bank umum dalam pengambilan pinjaman. Selain itu, BPR juga menerapkan syarat yang longgar dan proses yang mudah bagi para nasabahnya untuk mengambil kredit.
"Jika mengambil pinjaman di bank umum perlu waktu seminggu, di BPR hanya membutuhkan waktu 2-3 hari. Untuk nasabah yang sudah menjadi langganan, waktu untuk memproses kredit hanya perlu satu hari. Kami tidak mau merepotkan nasabah karena bisnis BPR adalah bisnis kepercayaan," kata Marsudi.

Batas pinjaman yang diberikan sangat bervariasi, bergantung pada besaran omzet setiap BPR. Bagi BPR Artha Multi Triputra, yang omzet usahanya sekitar Rp 500 juta, pinjaman hanya berkisar Rp 1 juta-Rp 5 juta. Kebijaksanaan pembatasan jumlah pinjaman dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan pembobolan. BPR Rizki Barokah, yang memiliki omzet Rp 1,2 miliar, memberikan batas pinjaman mencapai Rp 40 juta. Sementara BPR Pinang Artha dengan omzet Rp 5,5 miliar memberi batas pinjaman mencapai Rp 100 juta. Namun, batas atas pinjaman hanya diberikan kepada pelanggan yang sudah lama dan berkinerja baik.

Menurut pengakuan ketiga direktur BPR itu, kredit yang digunakan sebagai modal usaha mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi. Kredit macet hanya mencapai 5-8 persen dari total kredit yang disalurkan. Mayoritas kredit macet disebabkan tidak disiplinnya nasabah dalam menggunakan pinjaman, terutama dengan menggunakan pinjaman untuk keperluan konsumsi, bukan produksi. Selain itu, kredit macet juga pernah membesar ketika terjadi kebakaran Pasar Tanah Abang di tahun 2003 dan kerusuhan Mei 1998.

Mayoritas nasabah BPR tersebut merupakan pedagang kecil, penjual makanan keliling, dan pemilik warung-warung kelontong yang tidak membutuhkan dana besar untuk meningkatkan usaha mereka. Para nasabah dapat mencicil pinjaman mereka secara harian atau mingguan melalui tenaga pemasaran yang berkeliling, tetapi cicilan itu akan diakumulasikan dalam bentuk tabungan dan diambil di akhir bulan sebagai setoran bulanan.

Menurut Asep, setiap nasabah akan mengambil pinjaman, BPR menilai kelayakan usaha mereka terlebih dahulu. Penilaian itu didasarkan pada kemungkinan usaha itu tumbuh dan menghasilkan laba yang memadai. Semakin baik prospek usaha yang akan dikembangkan, semakin mudah BPR memberikan kredit.

Agunan tetap dipersyaratkan, tetapi tidak harus berupa barang yang mudah dijual karena BPR lebih mementingkan prospek usaha nasabah daripada kemudahan menjual barang. Bagi pelanggan baru, pinjaman yang diberikan maksimal sebanyak 65 persen dari nilai agunan. Sedangkan konsumen yang sudah menjadi langganan tetap, nilai pinjaman dapat lebih tinggi untuk agunan yang sama. Bahkan, untuk pinjaman kurang dari Rp 5 juta dapat diambil tanpa agunan.

JENIS pinjaman juga disesuaikan dengan besaran omzet BPR. Bagi BPR yang memiliki omzet di bawah Rp 2 miliar, proporsi kredit produksi jauh lebih tinggi daripada kredit konsumsi. Kredit produksi, menurut Asep dan Siagian, dapat menjamin tingkat pengembalian dan kelancaran cicilan. Para pengusaha kecil dan mikro akan serius dalam menjalankan usaha mereka jika mendapat pinjaman dari BPR.

Bagi BPR yang memiliki omzet di atas Rp 2 miliar, proporsi kredit konsumsi akan relatif seimbang dengan kredit produksi. Menurut Marsudi, pengelolaan kredit konsumsi memerlukan biaya operasional yang lebih rendah daripada kredit produksi. Kerja sama yang baik dengan kepala dan bendahara suatu instansi pemerintah atau swasta dapat memudahkan proses penawaran, pengurusan, dan penarikan cicilan kredit.

Para pegawai negeri atau swasta dapat meminjam dari BPR dengan agunan surat keterangan dari kepala instansi. Adapun penarikan cicilan dapat dilakukan melalui pemotongan gaji oleh bendahara. Kemudahan dan kepastian cicilan tersebut membuat BPR Pinang Artha akan mengubah proporsi kreditnya dari 38 persen kredit konsumsi di tahun 2003 menjadi 50 persen di tahun 2004. "Perubahan proporsi kami lakukan karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar bagi tenaga pemasaran," kata Marsudi.

Direktur BPR Difobutama, Depok, yang juga Wakil Ketua Humas & Kemitraan DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya Hamdani Usman mengatakan, "Besaran bunga BPR bervariasi, tergantung kondisi nasabah. Untuk daerah-daerah tertentu, terutama yang jauh dari BPR, bunganya cenderung lebih lebih tinggi karena harus memperhitungkan biaya operasional dan biaya risiko."

Hamdani menambahkan, bunga kredit yang tinggi juga diberikan kepada nasabah yang memiliki keuntungan tinggi. "Beberapa nasabah memiliki keuntungan yang mencapai 100 persen. Misalnya, penjual nasi. Kalau kita beli nasi sepiring Rp 6.000, ongkos produksinya paling sekitar Rp 3.000 atau paling tinggi Rp 4.000. Jadi, mereka mendapat keuntungan Rp 2.000-3.000 atau sekitar 100 persen. Kalau sehari bisa 100 piring, sebulan berapa? Kalau dihitung-hitung, bunga BPR cuma 2,5-3 persen per bulan. Jadi, sebenarnya masih sangat murah."

Di samping itu, tingginya bunga bank umum merupakan alasan tingginya bunga kredit BPR. Hal tersebut karena sebagian besar modal BPR berasal dari kredit terhadap bank-bank umum. Hamdani mengatakan, "Selama ini kami dituntut untuk menurunkan bunga kredit, tetapi tidak dipikirkan bagaimana kami dapat memperoleh modal dengan bunga pinjaman yang murah. Sekarang bunga kredit bank umum rata-rata 16-17 persen. Di samping itu, kami masih dikenakan provisi yang umumnya sebesar 1 persen. Kami juga diwajibkan menyimpan di sebuah rekening bank tersebut sebesar 10 persen dari dana yang kami tarik. Misalnya, kami mengambil kredit Rp 500 juta, sepuluh persennya, yaitu Rp 50 juta, harus didepositokan dengan bunga deposito hanya 7-8 persen."

Hal itulah yang membuat BPR sulit berkembang. Penambahan modal usaha juga merupakan kesulitan utama yang dimiliki BPR. Asep Jajang, Direktur BPR Rizki Barokah Tangerang, mengatakan, penambahan modal sangat dibutuhkan karena volume usaha BPR menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Asep mencontohkan, dalam waktu tujuh tahun, BPR Rizki Barokah sudah mampu mengembangkan aset Rp 1,2 miliar dengan modal awal Rp 100 juta.

Namun, bank-bank umum masih memberlakukan syarat yang sangat ketat dan suku bunga komersial 17 persen untuk memberi pinjaman bagi BPR. Asep mengatakan, dengan rasio kecukupan modal 38 persen, BPR yang dipimpinnya masih harus memberikan agunan tanah senilai Rp 554 juta untuk mendapatkan pinjaman Rp 250 juta dari sebuah bank pemerintah.
"Saya tidak mengerti alasan bank umum masih memberi syarat ketat bagi BPR untuk mendapat pinjaman. Padahal, BPR memiliki kinerja dan prospek yang bagus. Selain itu, bank umum juga meminta agunan yang mudah dijual, seperti tanah atau rumah di pinggir jalan, jika BPR meminta pinjaman," kata Asep.

Keluhan yang sama juga dikatakan oleh Erwin Siagian, Direktur BPR Artha Multi Triputra Tangerang. Menurut Siagian, pihaknya harus menyerahkan agunan tanah senilai Rp 750 juta untuk mendapatkan kredit Rp 250 juta. Rasio pinjaman dan agunan yang hanya 33,3 persen dianggap menyulitkan permodalan BPR. Beban bagi BPR semakin berat karena harus membayar biaya provisi sebesar 2,5 persen setiap tahun.

Oleh karena itu, Asep dan Siagian mengandalkan tambahan dana dari para pemilik saham untuk memperbesar volume usaha. Selain itu, kedua direktur BPR tersebut juga mengandalkan tambahan modal dari tabungan harian masyarakat pedagang dan industri kecil. Setiap tahun, BPR dapat menghimpun dana tabungan dari masyarakat sebesar Rp 100 juta-Rp 750 juta.

Namun, bank umum mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kredit ke pengusaha kecil dan mikro (PKM) sesuai kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Menurut Wakil Ketua Humas dan Kemitraan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Hamdani Usman, ketersediaan dana kredit untuk PKM dan ketidakmampuan bank umum menyalurkan kredit itu menyebabkan kemacetan dana dan kelambanan pembangunan.

Oleh karena itu, Hamdani mengharapkan pemerintah menciptakan strategi besar yang melibatkan bank umum, BPR, dan lembaga kredit mikro (LKM) dalam sebuah program yang terintegrasi. Dalam program itu, dana bank umum yang dialokasikan untuk kredit bagi PKM dapat disalurkan sebagai pinjaman kepada BPR dan LKM dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga komersial, rasio pinjaman dan agunan yang lebih besar, dan kemudahan proses peminjaman.

Penyaluran dana melalui BPR dan LKM dengan disertai peningkatan sumber daya manusia PKM diharapkan dapat menggairahkan sektor riil dan meningkatkan kemampuan kompetisi para pelaku ekonomi. Semakin besar dana yang dapat diserap para pengusaha, semakin besar efek multiplier yang terjadi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada konsumsi, tetapi juga kepada aktivitas ekonomi produktif. (K09/K10/K12/dis)

Menuju Industri BPR yang sehat dan berkelanjutan

Menuju Industri Bank Perkreditan Rakyat yang Sehat dan Berkelanjutan
oleh Sri Mulyati TS

AKHIR-akhir ini, berita tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan topik yang menghiasi beberapa media massa, terutama setelah Bank Indonesia meluncurkan program sertifikasi profesional bagi direksi BPR dan adanya rencana ketentuan baru BPR yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

SEBAGAI salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbentuk bank, BPR bersama-sama dengan BRI Unit dan Badan Kredit Desa merupakan penyumbang utama dalam penghimpunan dana dan pemberian kredit masing-masing sebesar 95 persen dan 78 persen dibandingkan seluruh LKM yang ada, seperti terlihat dalam tabel.

Dari sisi industri BPR, kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, seperti tercermin pada peningkatan rata- rata beberapa indikator: volume usaha meningkat 39 persen, kredit yang diberikan meningkat 35 persen, dan dana masyarakat yang dihimpun meningkat 42 persen.

Pesatnya perkembangan BPR di atas tidak terlepas dari kunci sukses dalam memberikan pelayanan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) seperti lokasi yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada nasabah yang lebih sederhana, serta lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman. Selain itu, kinerja di atas didukung oleh kelembagaan BPR yang pada akhir Maret 2004 mencapai 2.148 BPR (di antaranya sebanyak 85 BPR beroperasi berdasarkan prinsip syariah), 140 kantor cabang, dan 1.018 kantor pelayanan kas.

Tantangan
Masih banyak tantangan yang akan dihadapi BPR agar kinerja saat ini dapat bertahan dan meningkat secara berkelanjutan di kemudian hari. Dalam hal ini, selain kekhasan operasional yang merupakan kunci sukses BPR seperti dikemukakan di atas, perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor internal yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan BPR.
Dari baseline survey tahun 2002 diketahui bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembangan BPR adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, selain dukungan regulasi yang kondusif, pengawasan yang efektif, teknologi informasi, serta modal yang memadai. Hasil survei ini sejalan dengan hasil pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa terbatasnya kualitas SDM BPR merupakan penyebab utama atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan BPR.

Kebijakan pengembangan
Dalam rangka mendukung tumbuhnya industri BPR secara berkelanjutan agar mampu memenuhi fungsinya sebagai pemberi pelayanan terhadap UMK, Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya secara konsisten, baik dalam mendorong penyehatan BPR bermasalah, menyempurnakan aspek pengaturan dan pengawasan, memperkuat kelembagaan BPR maupun mendukung penguatan infrastruktur industri. Seluruh upaya tersebut merupakan strategi Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan BPR secara berkelanjutan serta sejalan dengan visi perbankan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan daya saing BPR.

Adapun langkah operasional yang dilakukan menyangkut: pertama, untuk mendorong tumbuhnya budaya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam industri BPR, pemilik dan pengelola BPR wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebagai lembaga intermediasi, kegiatan usaha bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko, sehingga dalam hal ini regulator berperan dalam merumuskan ketentuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, pemilik dan calon pemilik BPR wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan, sementara pengurus dan calon pengurus BPR yang terdiri komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
Pengertian umum kelayakan keuangan atau reputasi keuangan antara lain bahwa pemilik dan pengurus BPR tidak terkait kredit macet dan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan yang dihadapi BPR.

Kedua, dalam rangka mendukung tersedianya SDM yang memadai, terutama pada posisi pengambil keputusan, ditetapkan kewajiban bagi direksi untuk memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi profesional. Program sertifikasi tersebut bertujuan menetapkan standar untuk meningkatkan kinerja manajemen BPR, meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM dan manajemen, memperkuat daya saing dan tingkat kepercayaan pada BPR, serta mendukung penilaian kemampuan dan kepatutan direktur dan calon direktur BPR.
Kita perlu menempatkan tujuan program ini dalam menuju sasaran akhir berupa terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat, dan efisien. Untuk menjaga kelangsungannya, program ini akan dilaksanakan secara mandiri oleh BPR mengingat manfaat terbesar dari program ini akan dinikmati BPR. Dalam hal ini, BPR dapat memanfaatkan dana pendidikan yang telah disisihkan sesuai ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan, yaitu tiga persen pada tahun 2004 dan lima persen sejak tahun 2005, yang besarnya dihitung dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Untuk menegaskan pentingnya program ini, dalam ketentuan yang akan dikeluarkan, direktur BPR wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional BPR, yaitu satu orang direktur selambat-lambatnya pada akhir 2006 dan selebihnya pada akhir tahun 2008. Selain itu, calon direktur yang diajukan dalam proses pendirian BPR wajib memiliki sertifikat dimaksud pada saat calon pemilik BPR mengajukan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan daya saing BPR, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) memuat tiga kegiatan yaitu mempermudah pembukaan kantor cabang, memfasilitasi pembentukan jasa bersama untuk memperkuat kelembagaan industri BPR dan meningkatkan keterkaitan (linkage) program antara BPR dan bank umum. Dalam kegiatan untuk mempermudah pembukaan kantor cabang, Bank Indonesia memandang bahwa hal ini perlu memerhatikan aspek kehati- hatian dan dilakukan dalam perspektif tersedianya dukungan permodalan yang memadai agar BPR mampu beroperasi secara lebih efisien.

Dalam hal ini, pembukaan kantor cabang BPR tidak lagi dikaitkan dengan kewajiban menambah modal, namun cukup dikaitkan dengan kondisi permodalan yang dinyatakan dalam kewajiban penyediaan modal minimum (CAR). Dalam hal ini, BPR wajib memenuhi persyaratan lain yaitu telah memenuhi modal disetor minimum dengan mengacu pada ketentuan permodalan dalam rangka pendirian BPR. Selain itu, BPR hanya dapat membuka satu kantor cabang dalam waktu satu tahun sejak memperoleh izin pembukaan kantor cabang.

Dalam menata struktur industri BPR di masa depan, faktor permodalan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan BPR selain untuk menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan sejenis. Dalam ketentuan yang akan dikeluarkan BI, BPR diberikan waktu yang cukup dengan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk meningkatkan besarnya modal disetor. Untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut, BI akan mendorong BPR untuk menempuh langkah-langkah strategis, baik dengan melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi. Agar mampu beroperasi secara efisien sehingga mampu menyediakan pembiayaan dengan biaya murah kepada UMK, kemampuan permodalan BPR memegang peran penting (lihat matriks).

Ketentuan itu, selain didasari alasan penguatan struktur permodalan, juga diarahkan untuk menyebarkan pendirian BPR agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali.
Dalam pengajuan persetujuan prinsip pendirian BPR baru, calon pemilik wajib menyampaikan hasil analisis potensi dan kelayakan pendirian, baik disusun sendiri atau menggunakan jasa konsultan.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan yang dilakukannya, apabila diperlukan oleh Bank Indonesia.

Kompas 24 Juli 2004, Sri Mulyati TS Deputi Direktur DP BPR, Bank Indonesia

Sejarah BPR, sumber Bank Indonesia

Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat
DPBPR : Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

DARI KEMERDEKAAN HINGGA PAKTO 1988Setelah perang kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi BPR. Bank-bank yang didirikan antara 1950 - 1970 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, Maskapai Andil Indonesia (MAI), Yayasan, dan perkumpulan. Pada masa tersebut, berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah seperti Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan, yang dikenal sebagai Pakto 88 yang antara lain memberi kemudahan bagi pendirian BPR. Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur.

PASCA-PAKTO 1988Sebagai kelanjutan Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa paket ketentuan di bidang Perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, Pemerintah menyempurnakan Undang Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dikemukakan bahwa jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.